Fraksi PDIP DPRD DKI Dorong Pemprov Percepat Penurunan Kasus Stunting di Jakarta
Jakarta, Dekannews - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) mempercepat penurunan kasus kekurangan gizi kronis alias stunting di Jakarta.
Berdasarkan data Kemenkes terkait survei status gizi Indonesia, kasus tengkes di Jakarta mencapai 14 persen. Berdasarkan data Kepala BKKBN, di Jakarta terdapat 790 ribu balita.
"Kita dukung upaya Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang tengah fokus untuk menurunkan kasus stunting di Jakarta,"" kata Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Haji Rasyidi kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Rabu (1/2).
Apalagi, menurut Rasyidi, bebas stunting merupakan program yang dicanangkan PDIP. Sebab kata dia, kesehatan menjadi kunci agar anak-anak bisa menjadi hebat.
"Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bahkan mencanangkan Percepatan Pelaksanaan Program Bebas Stunting. Ketika SDM sehat, mereka bisa belajar, bisa bekerja, dan bisa berusaha," papar dia.
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI ini meminta SKPD terkait untuk melakukan pemetaan wilayah dan pendataan warga tergolong stunting secara intensif. Sehingga tidak ada warga Jakarta termasuk stunting tidak tertangani.
"Kita berharap angka stunting di Jakarta turun hingga satu digit atau di bawah 14 persen pada tahun ini. Meskipun secara bertahap, namun penurunan harus menyentuh hingga 8 persen," ujarnya.
Diketahui, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono fokus menurunkan tengkes (stunting) di Jakarta. Upaya penanganan stunting itu saat ibu hamil dan bayi berusia di bawah lima tahun (balita) untuk mengejar target kasus itu turun hingga lima persen.
Alasannya, berdasarkan data di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dari temuan rawan tengkes sebanyak 777 kasus, sebanyak 134 balita di antaranya sudah dikeluarkan dari status tengkes, begitu juga di Tanjung Priok ada 81 balita sudah tidak menyandang tengkes.
"Saya rasa bisalah target (lima persen) itu. Di Cilincing ada 777 'stunting', kami bisa langsung turunkan sebanyak 17 persen yang sudah lulus ada 134 kasus,” kata Heru. (Zat)
