Italia Siapkan 500 Tentara untuk Amankan Milan, Kaji Masa Tahanan

DEKANNEWS - Pemerintah Italia berencana mengerahkan 500 personel militer ke Milan untuk memperkuat keamanan menyusul demonstrasi yang berujung bentrokan dengan polisi dan penjarahan. Selain pengerahan pasukan, pemerintah juga mengkaji sejumlah aturan keamanan baru, termasuk memperpanjang masa penahanan untuk pencegahan hingga 24 jam.

Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk merespons kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga ketertiban umum sekaligus mencegah meluasnya aksi kekerasan.

Menurut Euronews, dikutip Rabu, 21 Oktober, gelombang demonstrasi yang sebelumnya melanda Prancis dalam beberapa pekan terakhir turut merembet ke Italia pada akhir pekan. Aksi unjuk rasa yang dipicu persoalan biaya hidup itu berkembang menjadi bentrokan dengan aparat di Milan, Turin, dan Bologna.

Tajani menyampaikan remacana pengerahan personel militer tersebut saat menghadiri Welfare Italia Forum di Roma, Selasa. Ia mengatakan sebanyak 500 personel akan ditugaskan membantu pengamanan dengan kewenangan kepolisian yudisial tertentu.

"Sebanyak 500 personel militer, yang juga akan diberi kewenangan kepolisian yudisial, akan dikerahkan untuk membantu menjamin keamanan dan menjalankan langkah-langkah pencegahan yang tegas," kata Tajani.

Pengerahan pasukan itu direncanakan untuk memperkuat pengamanan di Milan, terutama di lokasi-lokasi penting dan ruang publik yang berpotensi menjadi titik kerawanan. Keterlibatan personel militer diharapkan membantu aparat menjaga situasi tetap terkendali.

Selain menambah personel keamanan, pemerintah Italia juga menyiapkan perubahan regulasi untuk mencegah keterlibatan anak di bawah umur dalam tindak pidana. Salah satu usulan yang dibahas adalah memperpanjang masa penahanan untuk pencegahan dari sebelumnya 12 jam menjadi maksimal 24 jam.

Usulan tersebut juga membuka kemungkinan penerapan terhadap individu yang berusia di bawah 18 tahun. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan dasar hukum yang konkret, ancaman terhadap ketertiban umum, serta ketentuan perlindungan khusus bagi anak.

Penahanan untuk pencegahan berbeda dari hukuman pidana karena tidak secara otomatis berkaitan dengan tindak pidana yang telah terbukti dilakukan seseorang. Penerapannya harus memenuhi persyaratan hukum dan tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan dugaan tanpa dasar yang memadai.

Pemerintah juga mempertimbangkan pengetatan sanksi terhadap aksi perusakan yang dilakukan secara berkelompok. Rancangan undang-undang keamanan yang tengah dibahas di Senat Italia memuat ancaman hukuman penjata hingga lima tahun dan denda sebesar 15.000 euro bagi perusakan yang dilakukan sedikitnya lima orang.

Sejumlah ketentuan dalam rancangan tersebut berpotensi dipercepat penerapannya atau disesuaikan melalui regukasi baru. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat instrumen hukum dalam menangani demonstrasi yang berubah menjadi aksi kekerasan.

Perubahan lain yang dikaji berkaitan dengan kewenangan menangkap tersangka setelah suatu kejadian berdasarkan bukti foto atau video. Mekanisme tersebut memungkinkan penangkapan dilakukan meskipun seseorang tidak tertangkap tangan, selama persyaratan hukum yang berlaku telah dipenuhi.

Aturan penangkapan setelaj kejadian sebenarnya telah dikenal dalam sistem hukum Italia. Namun, pemerintah mempertimbangkan perluasan penerapannya terhadap kasus perusakan yang dilakukan secara berkelompok saat demonstrasi berlangsung.

Paytai Liga mendorong langkah yang lebih keras dengan mengusulkan penangkapan wajib terhadap pelaku perusakan besar-besayan selama aksi unjuk rasa. Partai tersebut juga meminta agar penangkapan berdasarkan bukti yang diperoleh setelah kejadian dapat dilakukan dalam rentang waktu 48 jam.

Pemerintah turut mengkaji pembatasan hak berkumpul bagi individu yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kebijakan tersebut dapat menyasar orang-orang yang sebelumnya tercatat terlibat dalam kekerasan, penyerangan, atau perusakan, termasuk perkelahian dan gangguan keamanan di kawasan hiburan malam.

Selain itu, pemerintah mempertimbangkan penguatan mekanisme peringatan resmi yang dikeluarkan pejabat kepolisian setempat kepada orang-orang yang dianggap berisiko mengganggu keamanan. Aturan mengenai pemblokiran jalan dan penyerangan terhadap pejabat publik juga masuk dalam pembahasan untuk diperketat.

Salah satu usulan lainnya adalah menyusun ketentuan khusus untuk menindak kelompok yang mengorganisasi kekerasan selama demonstrasi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan aksi kekerasan.

Di bidang peradilan anak, sejumlah anggota koalisi pemerintahan mengusulkan penambajan pegawai pengadilan serta kapasitas tempat penahanan agar penanganan perkara dapat berlangsung lebih cepat. Pemerintah juga membahas kemungkinan sanksi administratif terhadap orang tua yang anaknya terlibat dalam tindak kekerasan tertentu, meskipun sebagian ketentuan serupa telah berlaku.

Partai Liga juga mengusulkan pembatasan pemberian kewarganegaraan Italia kepada warga negara asing berusia muda yang telah dinyatakan bersalah atas kejahatan berat. Meski demikian, usulan tersebut belum dipastikan akan dimasukkan ke dalam regulasi keamanan baru yang tengah disiapkan pemerintah. (Zat)