Pengamat Tanggapi Kabinet Bayangan : Berpotensi Jadi Bumerang
DEKANNEWS, JAKARTA - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat berinisiatif membentuk "Kabinet Bayangan", pada Jumat (17/7). Kelompok tersebut terdiri atas 15 individu dari kalangan akademisi, aktivis, hingga peneliti yang membidangi sektor-sektor serupa dengan Kabinet Merah Putih.
Menanggapi hal itu, pengamat politik Hendri Satrio menilai kelompok masyarakat sipil akan lebih memberikan kontribusi bagi demokrasi jika konsisten menghadirkan gagasan dan solusi kebijakan, bukan hanya tampil sebagai pengkritik yang muncul mengikuti momentum kebijakan pemerintah.
"Secara konseptual istilah Kabinet Bayangan" justru mengecilkan potensi kelompok masyarakat sipil itu sendiri. Nama tersebut secara tidak langsung menunjukkan keterbatasan karena sifat dasar sebuah bayangan yang hanya bisa pasrah mengikuti objek aslinya," kata Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu dalam keterangan di Jakarta, Jumat (31/7).
Namun Hensa melanjutkan, kabinet bayangan atau kelompok kritis bukanlah hal baru dalam negara Demokrasi. Di sejumlah negara, model tersebut lazim digunakan sebagai mekanisme untuk mengawasi sekaligus mengkritisi jalannya pemerintahan.
"Pada prinsipnya, saya melihat 'Kabinet Bayangan' ini justru secara tidak langsung mengakui bahwa mereka tidak punya agenda sendiri. Mereka seolah memposisikan diri hanya untuk bereaksi terhadap kebijakan penguasa," lanjut dia.
Meski demikian, ia menilai penggunaan istilah "Kabinet Bayangan" oleh kelompok masyarakat sipil di Indonesia saat ini berpotensi menjadi bumerang apabila tidak diikuti dengan kerja yang konsisten dan menawarkan alternatif kebijakan yang nyata.
Karena itu, Hensa menyarankan agar kelompok tersebut lebih percaya diri membangun identitas gerakan sendiri apabila memang ingin menghadirkan gagasan yang segar dan berani bagi publik.
Ia juga mengingatkan bahwa kelompok politik maupun masyarakat sipil yang terlalu reaktif terhadap setiap kebijakan pemerintah berisiko kehilangan kredibilitas di mata publik dalam jangka panjang.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati berbagai bentuk pengawasan publik, baik yang dilakukan lembaga kredibel, masyarakat, media, maupun melalui inisiatif "Kabinet Bayangan" yang digagas para pemuda.
Menurut Gibran, dalam sistem demokrasi setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan mengawal jalannya pemerintahan. Ia menilai partisipasi tersebut merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. (Zat)
