Pramono Akui RDF Rorotan Belum Beroperasi Maksimal, Ini Kendalanya

DEKANNEWS, JAKARTA - Fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, belum beroperasi dengan kapasitas 
penuh. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini memfokuskan pembenahan pada sistem transportasi dan akses menuju fasilitas tersebut agar pengiriman sampah dapat berjalan lebih optimal.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, dari tiga line yang tersedia di RDF Rorotan, baru satu line yang telah beroperasi. Line tersebut saat ini mampu mengolah sekitar 800 ton sampah per hari.

Sementara dua line lainnya masih dalam tahap persiapan sebelum dapat digunakan secara penuh.

“Produksinya sendiri dari tiga line yang sudah beroperasi penuh satu line, yaitu 800 ton per hari. Dan line kedua, ketiga sedang dalam persiapan,” kata Pramono di kawasan RDF Rorotan, Jakarta Utara, Senin (10/8/2026).

Menurut Pramono, persoalan utama yang membuat pengoperasian RDF Rorotan belum maksimal bukan terletak pada fasilitas pengolahan. Kendala justru berada pada proses pengangkutan sampah menuju lokasi.

Pasokan sampah menjadi faktor penting karena kapasitas pengolahan RDF Rorotan sangat bergantung pada jumlah sampah yang berhasil dikirim setiap harinya.

“Problemnya di sini sekarang bukan RDF Rorotan sendiri, tetapi transportasi, membutuhkan transportasi khusus,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov DKI Jakarta meminta seluruh kendaraan yang menganguut sampah menuju RDF Rorotan menggunakan truk compactor.

Penggunaan truk jenis tersebut dinilai lebih sesuai karena mampu mengangkut sampah tanpa mengeluarkan air lindi selama perjalanan. Dengan begitu, persoalan bau yang berpotensi muncul selama proses pengangkutan dapat ditekan.

Pramono mengatakan RDF Rorotan sendiri dirancang untiuk mengolah sekitar 2.200 hingga 2.400 ton sampah per hari melalui tiga line yang tersedia.

Namun, seluruh kapasitas tersebut tidak akan langsung digunakan apabila jumlah sampah yang dikirim ke fasilitas belum mencukupi.

Jika pasokan sampah mencapai sekitar 2.000 ton per hari, tiga line dapat dioperasikan secara bersama-sama. Sebaliknya, apabila jumlah sampah yang tersedia baru sekitar 1.000 ton per hari, pengoperasian fasilitas akan disesuaikan dengan volume tersebut.

“Sangat bergantung transportasinya,” kata Pramono.

Selain menyediakan kendaraan pengangjkut yang sesuai, Pemprov DKI juga menyiapkan pembangunan akses jalan khusus menuju RDF Rorotan. Jalan tersebut diperlukan untuk mendukung kelancaran mobilitas truk pengangkut sampah.

Pramono mengakui kondisi jalan menuju fasilitas RDF Rorotan saat ini masih menjadi salah satu kendala. Akses yang tersedia belum sepenuhnya mendukung lalu lintas kendaraan pengangkut sampah dalam jumlah besar.

“Karena jalannya masih seperti yang tadi teman-teman alami, untuk masuk ke tempat ini tidak gampang,” ujarnya.

Menurut Pramono, proses pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan akses jalan khusus tersebut telah dilakukan.

Ia juga telah meminta Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan pembangunan jalan tersebut agar dapat digunakan secepatnya.

Nantinya, jalamn khusus itu akan menjadi jalur bagi truk compactor yang membawa sampah dari TPS 3R menuju RDF Rorotan. Dengan adanya jalur yang lebih memadai, proses pengangkutan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan teratur.

Pemprov DKI berharap pembenahan transportasi dan pembangunan akses jalan tersebut dapat mendukung peningkatan pasokan sampah ke RDF Rorotan.

Jika distribusi sampah berjalan lancar, pengoperasian dua line yng saat ini masih dalam tahap persiapan juga dapat dilakukan secara bertahap.

Dengan demikian, kapasitas RDF Rorotan diharapkan dapat meningkat dari sekitar 800 ton per hari saat ini menuju kapasitas yang lebih besar sesuai dengan jumlah sampah yang dapat dikirim ke fasilitas tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai kesiapan sistem transportasi menjadi bagian penting dalam memastikan fasilitas RDF Rorotan dapat beroperasi secara maksimal dan mendukung pengelolaan sampah Jakarta. (Zat)