Wacana Tarif Transjakarta Jadi Rp5.000, Komisi B : Sudah Layak Dinaikan
Dekannews, Jakarta - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim menanggapi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menaikan tarif Transjakarta menjadi Rp5.000.
Nur Afni meyampaikan bahwa sudah sewajarnya tarif Transjakarta Dinaikan dari Rp3.500 menjadi Rp5.000. Menurut dia, tarif saat ini sudah tidak pernah disesuaikan selama lebih dari dua puluh tahun, sementara biaya operasional dan pelayanan terus meningkat.
“Selama 20 tahun tarif Transjakarta belum pernah naik, padahal secara standar kelayakan tarif, Rp3.500 itu sudah sangat layak dinaikkan menjadi Rp5.000,” ujar Nur Afni di Jakarta, Selasa (28/10).
Nur Afni menilai, kenaikan tarif busway tidak berdampak bagi masyarakat mengingat nilai UMP DKI masih di kisaran Rp4,8 juta sampai Rp5,4 juta. Selain itu, lanjut dia, biaya transportasi dengan Transjakarta tetap jauh lebih murah dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi.
“Kalau naik motor saja, bensinnya sudah lebih dari Rp5.000 per perjalanan. Jadi Transjakarta ini masih sangat terjangkau. UMP juga kan tidak turun, jadi kenaikan tarif ini masih bisa diterima,” paparnya.
Ia menjelaskan, penyesuaian tarif ini bukan karena Pemprov DKI tidak mampu membayar beban Public Service Obligation (PSO), melainkan untuk menyeimbangkan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah dan pelayanan transportasi yang kini mencakup wilayah penyangga Jakarta seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang.
“Dengan kenaikan ini, tanggung jawab PSO Pemprov DKI bisa berkurang, apalagi Transjakarta juga sudah melayani wilayah Jabodetabek,” tambahnya.
Nur Afni menyebutkan bahwa kenaikan tarif justru dipengaruhi oleh peningkatan harga bahan bakar gas (BBG) serta rencana penggunaan bus listrik dalam armada Transjakarta.
“Semua harga komponen operasional sudah naik, termasuk BBG dan biaya perawatan. Tapi karena sifat Transjakarta bukan komersial, selama ini tarif belum dinaikkan,” katanya.
Meski mendukung kenaikan tarif Transjakarta, Nur Afni mengingatkan agar PT Transjakarta terus meningkatkan kualitas, terutama dalam hal keselamatan dan pengawasan terhadap pihak ketiga sebagai operator bus.
“Kasus kecelakaan dan kebakaran kemarin jadi pelajaran. Kami mendorong agar Transjakarta lebih ketat mengawasi pihak ketiga dalam hal maintenance kendaraan,” ujarnya.
Adapun terkait peningkatan pelayanan Nur Afni menuturkan, Pemprov DKI bersama Transjakarta sedang mempertimbangkan pembentukan anak perusahaan di bidang operator agar pengawasan lebih optimal.
“Dengan adanya anak perusahaan, ketika terjadi kecelakaan, tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab antara Transjakarta dan pihak ketiga,” jelasnya.
Nur Afni juga berharap wilayah penyangga ikut berkontribusi terhadap sarana dan prasarana pendukung Transjakarta Jabodetabek.
“Harusnya daerah penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang juga ikut membangun halte atau pool bus. Selama ini kan masih jadi tanggungan DKI,” katanya.
Ia menegaskan, tujuan utama program Transjakarta bukan hanya melayani warga Jakarta, tetapi juga membantu mengurai kemacetan di kawasan metropolitan Jabodetabek.
“Program ini untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Karena itu, dukungan dari wilayah penyangga sangat penting,” tutup Nur Afni. (Zat)
