Anak Dasco Di-bully? Perundungan terhadap Anak Biadab, KemenPPPA, KPAI, dan Komnas Perlindungan Anak Harus Bertindak!

Sugiyanto (SGY)-Emik


Sungguh, saya enggan membahas persoalan dan dinamika politik terkait Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, termasuk namanya yang belakangan muncul sebagai calon kuat Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Oleh : Sugiyanto 

Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT)

Dalam beberapa hari terakhir, berbagai persoalan yang diduga berkaitan dengan dinamika politik tersebut turut menjadi bahan pembicaraan publik, termasuk di media sosial. Bagi saya, dinamika seperti itu merupakan hal yang biasa dalam dunia politik. Semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang angin yang menerpanya. Begitulah gambaran yang mungkin tepat untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi Sufmi Dasco Ahmad.

Namun, terlepas dari persoalan politik tersebut, pada Jumat, 20 November 2026, saya membaca berita mengenai keluhan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tentang putrinya yang masih berusia 17 tahun dan diduga menjadi sasaran perundungan karena persoalan politik yang berkaitan dengan ayahnya.

Ada pernyataan Dasco kepada media yang sangat miris untuk dibaca. Berikut kutipannya:

“Anak saya perempuan, baru 17 tahun. Dia tanya, ‘Pak, apa salah saya? Kenapa kemudian masalah bapak, saya ikut di-bully?’”

Pengakuan tersebut disampaikan Dasco dalam peringatan Hari Anak Sedunia atau World Children’s Day di Kompleks DPR/MPR, Jumat (20/11/2026). Dasco mengaku kesulitan menjawab pertanyaan putrinya yang mempertanyakan alasan dirinya ikut menjadi sasaran serangan di media sosial.

Sangat miris, bukan, bagi kita sebagai orang tua ketika membaca pengakuan tersebut?

Sebagai seorang ayah yang juga memiliki anak, saya sungguh tidak bisa menoleransi dugaan perundungan terhadap anak Dasco. Saya sangat geram apabila benar ada pihak yang dengan sengaja menjadikan seorang anak sebagai sasaran serangan politik.

Namun, kemarahan saya bukan semata-mata karena anak Dasco yang menjadi korban. Anak siapa pun yang mengalami perundungan, termasuk anak dari masyarakat biasa, seharusnya menjadi perhatian kita semua. Kita yang memiliki anak wajib memiliki kepedulian dan keberanian untuk menolak segala bentuk perundungan terhadap anak.

Dalam konteks apa pun, baik persoalan politik, urusan hukum, bisnis, maupun persoalan lainnya, seorang anak tidak boleh diseret atau dibawa-bawa ke dalam pertarungan orang dewasa, terlebih jika anak tersebut tidak memiliki keterlibatan langsung dalam persoalan yang diperdebatkan.

Anak tidak boleh dijadikan sasaran serangan hanya karena orang tuanya memiliki jabatan, pilihan politik, atau sedang menghadapi persoalan tertentu.

Jika seseorang dengan sengaja merundung anak di bawah umur, menghina, mengancam, mempermalukan, atau menyakiti mentalnya, perbuatan tersebut dapat dinilai kejam, tidak berperikemanusiaan, dan secara moral dapat disebut sebagai perbuatan biadab.

Inilah yang melatarbelakangi saya menulis artikel ini. Bukan semata-mata karena anak Dasco yang diduga menjadi korban, melainkan karena persoalan ini menyangkut kepentingan kita semua sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi anak-anak Indonesia.

Dasar hukum yang relevan dalam persoalan ini adalah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang tersebut mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, seseorang yang berusia 17 tahun masih termasuk anak dan berhak memperoleh perlindungan berdasarkan undang-undang tersebut.

Lalu, apakah perbuatan perundungan dapat dipidana? Jawabannya, bisa, sepanjang perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, perlu dipahami bahwa hukum tidak menentukan seseorang bersalah hanya berdasarkan sebutan biadab. Yang harus dinilai adalah perbuatannya, unsur pidana yang terpenuhi, bukti yang tersedia, serta pertanggungjawaban pelaku.

Perundungan merupakan istilah umum. Tidak setiap komentar negatif atau kritik otomatis menjadi tindak pidana. Penanganan hukumnya bergantung pada isi, bentuk, tujuan, dan dampak perbuatan tersebut.

Perbuatan yang dapat berpotensi masuk ke ranah pidana, antara lain, penghinaan atau serangan terhadap kehormatan yang memenuhi unsur delik, ancaman atau intimidasi terhadap korban, penyebaran informasi pribadi atau foto anak tanpa dasar yang sah apabila melanggar hak privasinya, serta perbuatan lain yang memenuhi unsur kekerasan atau tindak pidana berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bahkan, apabila pelaku perundungan masih berusia di bawah umur, terdapat ketentuan hukum tersendiri yang mengatur penanganannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Artinya, anak yang melakukan perundungan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum, tetapi penanganannya juga harus memperhatikan usia, hak-hak, dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Hal yang perlu ditegaskan adalah bahwa perlindungan terhadap korban tidak boleh diabaikan, tetapi penegakan hukum juga harus dilakukan secara adil dan berdasarkan bukti.

Apa yang seharusnya dilakukan Dasco?

Menurut saya, Dasco memiliki dua tanggung jawab sekaligus, yakni sebagai ayah yang berkewajiban melindungi anaknya dan sebagai Wakil Ketua DPR RI yang memiliki tanggung jawab memperjuangkan perlindungan anak secara luas.

Sebagai orang tua, langkah pertama yang harus dilakukan Dasco adalah memastikan putrinya terlindungi dari tekanan lanjutan, bukan langsung membawa persoalan tersebut ke dalam arena pertarungan politik.

Dasco perlu memastikan anaknya merasa aman, didengarkan, dan tidak merasa bersalah atas persoalan politik yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Apabila perundungan menimbulkan tekanan emosional, pendampingan psikologis dari tenaga profesional juga perlu dipertimbangkan.

Selain itu, bukti-bukti perundungan perlu disimpan secara baik, seperti tangkapan layar, tautan unggahan, identitas akun, tanggal, dan waktu kejadian. Apabila terdapat unsur pelanggaran hukum, dugaan perundungan dapat dilaporkan kepada kepolisian dengan pendampingan orang tua dan penasihat hukum.

Dasco juga dapat meminta platform media sosial menghapus konten yang melanggar aturan serta membatasi penyebaran foto dan informasi pribadi anaknya.

Dalam hal ini, yang perlu dipahami publik adalah bahwa kritik terhadap kebijakan atau tindakan seorang pejabat publik merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Namun, menghina, mengancam, menyebarkan informasi pribadi, atau menyerang anaknya karena persoalan politik ayahnya bukanlah bentuk kritik kebijakan yang sehat.

Anak tidak boleh dijadikan alat untuk menyerang orang tuanya. Terlebih lagi, anak yang masih berusia 17 tahun belum memiliki tanggung jawab politik sebagaimana orang dewasa.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Dasco sebaiknya tidak berhenti pada penanganan kasus keluarganya sendiri. Ia dapat menggunakan kewenangan politik dan kelembagaan yang dimilikinya untuk mendorong perlindungan anak yang lebih efektif, khususnya terhadap perundungan siber.

Menurut saya, langkah konkret yang patut diperjuangkan adalah mendorong mekanisme pengaduan perundungan anak yang mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit, memastikan korban mendapat pendampingan psikologis dan bantuan hukum, serta mendorong penegakan hukum yang adil terhadap pelaku perundungan.

Dasco juga dapat memperjuangkan penguatan koordinasi antara kepolisian, KemenPPPA, pemerintah daerah, sekolah, dan platform digital agar penanganan kasus perundungan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Selain itu, revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu diarahkan tidak sekadar menambah ancaman pidana, tetapi juga memperkuat pencegahan, pemulihan korban, dan perlindungan terhadap anak di ruang digital.

Dasco sendiri telah menyampaikan komitmen untuk mendorong revisi kedua undang-undang tersebut agar penanganan perundungan dapat diperkuat. Komitmen ini patut didorong agar tidak berhenti pada pernyataan, melainkan diwujudkan melalui langkah nyata yang memberikan manfaat bagi seluruh anak Indonesia.

Tiga Lembaga Harus Segera Merespons Kasus Perundungan terhadap Anak

Apabila benar terjadi perundungan terhadap anak Dasco, terlebih jika berkaitan dengan persoalan politik orang tuanya, persoalan ini seharusnya mendapat perhatian serius dari lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam perlindungan anak.

Namun, respons tersebut tidak harus berarti langsung menyatakan seseorang bersalah. Lembaga perlindungan anak perlu melakukan penilaian, memastikan kebutuhan korban, dan mendorong penanganan sesuai hukum.

Ada tiga lembaga yang menurut saya perlu memberikan perhatian terhadap persoalan ini, yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Perlindungan Anak).

KemenPPPA seharusnya memberikan perhatian terhadap dugaan perundungan, memastikan tersedia pendampingan bagi korban, dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Melalui layanan SAPA 129, masyarakat dapat melaporkan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan verbal dan mental. Laporan juga dapat disampaikan oleh orang yang mengetahui kejadian tersebut, bukan hanya oleh korban.

Dalam persoalan ini, KemenPPPA dapat memastikan bahwa korban memperoleh pendampingan yang dibutuhkan, baik secara psikologis maupun hukum, serta mendorong penanganan yang sesuai dengan ketentuan perlindungan anak.

Sementara itu, KPAI memiliki peran penting sebagai lembaga negara independen yang mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

KPAI seharusnya dapat menelaah persoalan ini, memastikan hak-hak anak tetap terlindungi, serta mendorong koordinasi dengan kepolisian, KemenPPPA, dan lembaga terkait apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

KPAI juga perlu memastikan bahwa penanganan kasus tidak justru menimbulkan tekanan tambahan terhadap korban, termasuk melalui penyebaran identitas, foto, atau informasi pribadi anak secara berlebihan.

Adapun Komnas Perlindungan Anak juga dapat memberikan perhatian, pendampingan, dan advokasi terhadap dugaan perundungan tersebut.

Namun, perlu dibedakan bahwa KPAI merupakan lembaga negara independen, sedangkan Komnas Perlindungan Anak merupakan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak. Keduanya memiliki kedudukan dan kewenangan yang berbeda.

Meskipun demikian, keduanya dapat berperan dalam mendorong perlindungan terhadap korban, memberikan advokasi, serta menyuarakan pentingnya penghentian perundungan terhadap anak.

Menurut saya, respons ketiga lembaga tersebut sebaiknya tidak hanya berupa pernyataan kecaman. Mereka perlu memastikan apakah korban membutuhkan bantuan, apakah perundungan masih berlangsung, dan apakah terdapat indikasi pelanggaran hukum yang perlu ditindaklanjuti.

Perlindungan anak tidak boleh berhenti pada pernyataan simpati. Harus ada langkah nyata untuk memastikan korban terlindungi dan memperoleh pemulihan yang dibutuhkan.

Negara Juga Harus Bersikap

Menurut saya, persoalan ini justru dapat menjadi momentum untuk memperbaiki perlindungan anak di Indonesia.

Anak seorang pejabat publik tidak boleh menjadi sasaran perundungan karena jabatan atau pilihan politik orang tuanya. Begitu pula anak dari masyarakat biasa yang tidak memiliki akses kepada pejabat negara.

Perlindungan hukum harus berlaku sama bagi seluruh anak Indonesia, tanpa membedakan latar belakang keluarga, kedudukan orang tua, maupun kemampuan ekonomi.

Jika benar putri Dasco mengalami perundungan, negara harus memastikan bahwa ia mendapat perlindungan. Namun, perlindungan yang sama juga harus diberikan kepada anak-anak lain yang mengalami perundungan tanpa memiliki orang tua yang dapat mengakses pejabat tinggi negara.

Negara tidak boleh hanya hadir ketika korban berasal dari keluarga pejabat. Negara harus hadir bagi seluruh anak yang membutuhkan perlindungan.

Dalam konteks ini, pemerintah, lembaga perlindungan anak, aparat penegak hukum, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.

Perundungan terhadap anak bukan persoalan sepele. Dampaknya dapat memengaruhi rasa aman, kepercayaan diri, kesehatan mental, bahkan masa depan seorang anak.

Karena itu, siapa pun yang melakukan perundungan terhadap anak harus memahami bahwa kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan untuk menyakiti, mengancam, atau merendahkan martabat orang lain.

Kritik politik harus diarahkan kepada pihak yang memang memiliki tanggung jawab politik. Jangan menyeret anak-anak yang tidak memiliki keterlibatan dalam persoalan tersebut.

Sebagai penutup, ingin saya tegaskan bahwa anak berusia 17 tahun masih termasuk anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Dasco memiliki hak dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk melindungi putrinya, sementara KemenPPPA, KPAI, dan lembaga perlindungan anak lainnya seharusnya memberikan perhatian serta mendorong penanganan yang sesuai hukum.

Di sisi lain, Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI patut menjadikan pengalaman tersebut sebagai dorongan untuk memperkuat perlindungan seluruh anak Indonesia, bukan hanya anak-anak dari keluarga pejabat publik.

Saya berharap persoalan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa anak tidak boleh dijadikan korban pertarungan politik orang dewasa.

Jangan jadikan anak sebagai sasaran perundungan. Lindungi anak-anak Indonesia, siapa pun orang tuanya.