DPRD DKI Minta Anggaran Penataan Kampung Kumuh Berdampak pada Warga
DEKANNEWS, JAKARTA – Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan program penataan kampung kumuh tidak hanya menghasilkan perbaikan lingkungan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, penataan kawasan permukiman dan revitalisasi rumah susun (rusun) harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus mendorong kemandirian warga.
BACA JUGA: DPRD DKI Kembali Dorong Pemprov Jakarta Memasukkan Madrasag ke Program Sekolah Gratis
Karena itu, Komisi D mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) menggabungkan pembangunan infrastruktur dengan program pemberdayaan ekonomi serta pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Hal tersebut perlu menjadi perhatiam dalam penyusunan alokasi anggaran sebesar Rp1,5 triliuun pada rancangan APBD 2027.
"Kami mau wilayah itu selain ditata, masyarakatnya juga bisa naik kelas," ujar Yuke dalam ketetangannya, Senin.
Yuke menambahkan, pembangunan fasilitas lingkungan harus disertai program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, warga tidak hanya memperoleh tempat tinggal dan lingkungan yang lebih baik, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan serta taraf kesejahteraan. (Zat)
