Kontroversi Menham Israel Ben-Gvir Usai Tuduhan Genosida, Malah Semakin Kejam
DEKANNEWS - Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir kembali menuai kontroversi setelah secara terbuka mendorong peningkatan serangan mematikan di Jalur Gaza. Politikus sayap kanan ekstrem yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu bahkan menyerukan agar 30 hingga 40 orang dibunuh setiap malam.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Minggu (16/8/2026) dan kemudian ramai diberitakan oleh sejumlah media Palestina. Pernyataan itu kembali menyoroti sikap keras Ben-Gvir terhadap kebijakan pemerintah Israel terkait operasi militer di Gaza.
Ben-Gvir mengungkapkan pandangannya ketija berbincang dengan Rom Braslavski, mantan sandera yang pernah ditahan di Gaza, dalam podcast milik Braslavski. Dalam percakapan tersebut, keduanya membahas kondisi Israel pascaserangan Hamas pada 7 Oktober 2023, sebelkum Ben-Gvir mengkritik penurunan intensitas serangan Israel ke Gaza.
"Bukan rahasia lagi bahwa saya tidak sependapat dengan perdana menteri," kata Ben-Gvir seperti dilaporkan Associated Press. "Menurut saya, pembunuhan terarah harus dilakukan di Gaza, dengan membunuh 30 hingga 40 orang setiap malam. Bukan hanya mereka yang menimbulkan ancaman langsung — ada orang-orang didsana yang tidak layak hidup. Mereka tidak seharusnya hidup. Mereka bahkan bukan manusia."
Pernyataan terbaru tersebut menambah daftar pernyataan kontroversial Ben-Gvir dan sejumlah pejabat Israel lainnya terkait warga Palestina. Sejumlash pernyataan sebelumnya bahkan telah diajukan ke Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai bagian dari bukti yang disebut menunjukkan adanya dugaan niat melakukan genosida. Israel sendiri membanath tuduhan melakukan genosida di Gaza.
Di tengah kontroversi itu, pernyataan Ben-Gvir justru disebut mendapat perhatian terbatas dari media Israel. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan semakin luasnya penerimaan terhadp pandangan politik keras yang selama ini dibawanya, terutama menjelang pemilu Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober.
Popularitas tokoh-tokoh sayap kanan seperti Ben-Gvir meningkat sejak serangan Hamas pada 2023. Dalam serangan tersebut, sekitar 1.200 orang tewas dan sebanyak 251 orang lainnya disandera, menurut data yang dikutip dalam laporan tersebut.
Sejumlah mantan sandera yang telah dibebaskan sebelumnya menceritakan kondisi sulit selama berada dalam tahanan. Meteka mengaku mengalami kekurangan makanan dalam waktu lama serta kekerasan fisik dan psikologis, sementara beberapa mantan sandera juga melaporkan adanya dugaan kekerasan seksual.
Ben-Gvir Punya Pengaruh Besar di Sektor Keamanan
Meski memiliki piosisi penting dalam pemerintahan Israel, Ben-Gvir tidak berada dalam rantai komando militer Israel sehingga tidak mempunyai kewenangan langsung untuk memerintahkan serangan ke Gaza. Namun, pengalaman panjangnya di kelompok sayap kanan ekstrem membuatnya menjadi salah satu figur yang memiliki pengaruh politik cukup besar.
Sebagai Menteri Keamanan Nasional, Ben-Gvir memiliki kewenangan atas sejumlah institusi keamanan dalam negeri Israel. Ia membawahi kepolisian nasional dan sistem penjara, yang juga menjadi tempat penahanan ribuan warga Palestina dari Gaza maupun Tepi Barat.
Kebijakan Ben-Gvir terhadap tahanan Palestina juga sebelumnya menjadi sorotan. Ia pernah menyatakan kebanggaannya atas kebijakan pengurangan jatah makanan bagi tahanan Palestina. Pada 2025, Mahkamah Agung Israel menyatakan layanan penjara di bawah kewenangan Ben-Gvir tidak menyediakan makanan yang mencukupi kebutuhan gizi dasar tahanan Palestina.
Militer Israel mengatakan operasi yang dilakukan di Gaza menyasar anggota Hamas. Namun, intensitas serangan belakangan disebut mengalami penurunan. Perubahan tersebut dipandang sebagai salah satu bentuk konsesi diam-diam kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, setelah Netanyahu menolak upaya terbaru Trump untuk mendorong keberlanjutan gencatan senjata.
Laporan media Israel pada pekan sebelumnya menyebut kewenangan untuk melancarkan serangan kini semakin dibatasi dan berada di tangan kepala staf militer. Perubahan tersebut kemudian memicu ketidakpuasan dari politikus sayap kanan, termasuk Ben-Gvir, yang menginginkan pendrekatan militer lebih agresif di Gaza.
Serukan Pemindahan Warga Palestina dari Gaza
Dalam wawancara yang sama, Ben-Gvir juga kembali mendorong agar warga Palestina meninggalkan Gaza secara massal. Ia turut menyatakan dukungan terhadap pembangunan kembali permukiman Israel di wilayah tersebut, sebuah gagasan yang selama ini menjadi bagian dari agenda politik kelomnpok sayap kanan Israel.
Usulan pemindahan massal warga Palestina dari Gaza tersebut mendapat sorotan dari para pakar hukum internasional. Mereka menilai kebijakan semacam itu berpotensi masuk dalam kategori pembersihan etnis, sehingga kembali memperbesar kontroversi atas pernyataan dan agenda politik Ben-Gvir. (Zat)
