Pergantian Pejabat Strategis Jadi Sinyal Prabowo Akan Bersihkan Kabinet dari Rezim Lama
JAKARTA, DEKANNEWS — Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai pergantian sejumlah pejabat strategis dari Kapolri hingga wakil menteri (wamen) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kinerja yang dinilai kurang maksimal hingga ketidaktepatan penempatan figur dalam jabatan tertentu.
Menurut Amir, pergantian pejabat merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan Presiden untuk memastikan jajaran pemerintahan mampu bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi diperlukan agar setiap pejabat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
“Pergantian wakil menteri kemungkinan ada beberapa faktor. Salah satunya karena kinerja yang kurang maksimal,” ujar Amir dalam keterangannya Kamis
Selain persoalan kinerja, Amir menilai penempatan figur yang tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan juga dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan pergantian pejabat. Sebab, setiap posisi di pemerintahan membutuhkan sosok yang mampu memahami tugas sekaligus menerjemahkan arahan Presiden menjadi kebijakan dan tindakan konkret.
Ia menjelaskan, ketidaksesuaian antara figur dan jabatan yang diemban berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan instruksi Presiden. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila pejabat tidak mampu menangkap maksud arahan yang disampaikan oleh kepala negara.
“Dikhawatirkan instruksi Presiden Prabowo yang harus dikerjakan justru berbeda dengan apa yang diperintahkan. Karena itu, pejabat harus benar-benar memahami maksud dari arahan Presiden,” katanya.
Amir menambahkan, Prabowo terkadang menyampaikan pesan atau teguran dengan menggunakan bahasa sindiran. Dalam situasi seperti itu, para pembantu Presiden dituntut memiliki kepekaan untuk memahami maksud yang ingin disampaikan dan segera menindaklanjutinya melalui langkah yang tepat.
Menurut dia, kemampuan membaca arahan pimpinan menjadi salah satu hal penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Apabila pesan yang disampaikan tidak dipahami dengan baik, pelaksanaan kebijakan berpotensi tidak berjalan sesuai dengan harapan Presiden.
Meski demikian, Amir menilai pergantian wakil menteri tidak serta-merta menunjukkan bahwa posisi tersebut tidak strategis. Kendati bukan selalu menjadi jabatan utama dalam pengambilan keputusan, wakil menteri tetap memiliki peran penting dalam mendukung kinerja kementerian dan membantu menteri menjalankan program pemerintah.
“Wakil menteri memang bukan jabatan yang paling strategis, tetapi kalau kinerjanya tidak sesuai harapan, hal itu tetap bisa memperburuk kinerja lembaga dan kabinet,” ujarnya.
Terkait kemungkinan perombakan jabatan strategis yang selama ini diisi oleh pejabat pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Amir berpendapat Prabowo melakukan pembenahan secara bertahap. Pergantian pejabat tidak harus dilakukan sekaligus, melainkan dapat diawali dengan evaluasi terhadap lembaga tertentu.
Ia mencontohkan evaluasi terhadap institusi Kepolisian dan TNI sebagai bagian dari upaya pembenahan kelembagaan. Setelah melakukan evaluasi, pemerintah dapat melihat perkembangan dan hasilnya sebelum menentukan langkah berikutnya terhadap institusi lain.
“Prabowo tidak bisa langsung memperbaiki semua lembaga sekaligus. Harus dievaluasi dulu, dilihat bagaimana perkembangannya, baru kemudian berlanjut ke lembaga lain,” kata Amir.
Amir juga menyinggung kemungkinan evaluasi terhadap lembaga penegak hukum lainnya, termasuk Kejaksaan Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin. Namun, menurutnya, langkah tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari proses evaluasi pemerintahan secara bertahap, bukan semata-mata pergantian figur berdasarkan kedekatan politik dengan pemerintahan sebelumnya.
Pada akhirnya, Amir menegaskan bahwa pergantian pejabat seharusnya berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintahan. Penempatan orang yang tepat pada posisi yang sesuai dinilai penting untuk memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan target kabinet dapat tercapai.
“Yang pasti, pergantian pejabat itu demi memperbaiki kinerja dan mencapai target kabinet. Harapannya, koordinasi semakin baik dan pemerintahan bisa berjalan lebih efisien,” tutup Amir. (Zat)
