Soal Tangga JPO di Samping DPR/MPR Hilang, Kadis Bina Marga DKI Ogah Merespon
DEKANNEWS, JAKARTA - Keberadaan tangga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di samping Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, masih menyisakan tanda tanya. Hingga kini, belum ada penjelasan pasti mengenai pihak yang membongkar tangga tersebut maupun alasan fasilitas penyeberangan itu dihilangkan.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo bahkan memilih bungkam ketika ditanya mengenai persoalan tersebut. Dalam rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Komisi D DPRD DKI Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026, Heru juga tidak mengungkap penyebab hilangnya tangga JPO tersebut.
Kehadiran Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta sendiri dalam agenda pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026. Namun, setelah rapat selesai, persoalan JPO menjadi salah satu hal yang coba dikonfirmasi awak media kepada dirinya.
Alih-alih memberuikan keterangan, Heru meminta wartawan mengarahkan pertanyaan tersebut kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta. Ia kemudian memilih meninggalkan lokasi dengan berjalan cepat.
"Diskominfo aja Diskominfo," kata Heru sambil berjalan cepat, dikutip Jumat, 14 Agustus 2026.
Ketidakjelasan juga muncul ketika Heru ditanya mengenai status kepemilikan JPO tersebut. Belum diketahui apakah fasilitas itu merupakan aset pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, atau berkaitan dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Heru kembali memninta awak media menanyakaynya kepada Diskominfotik.
"Kita belum tahu, ke Diskominfo saja Diskominfo," ujarnya sembari terus melangkah.
Sementara itu, DPRD DKI Jakarta telah meminta persoalan tersebut sgera diperjelas. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan akan memanggil Heru Suwondo beserta jajaran untuk meminta penjeladan mengenai waktu pembongkaran, alasan penhilangan tangga, serta solusi akses penyeberangan bagi masyarakat.
"Saya akan minta penjelasan Bina Marga terkait sejak kapam tangga JPO itu dibongkar, apa alasannya, dan bagaimana solusi akses penyeberangan bagi masyarakat," kata Wibi Andrino di Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026. Berdasarkan penelusuran awal, Wibi menyebut pengelolaan JPO mengarah kepada Dinas Bina Marga DKI, meski status asetnya masih perlu dipastikan.
Anggota Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Golkar Judistira Hermawan turut mendesak agar persioalan tersebut segera ditangani karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan pengguna. Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut JPO tersebut sebelumnya dibangun oleh Kementerian PUPR. Meski demikian, Pemprov DKI memastikan tetap berkomitmen merawat JPO yang masih dibutuhkan masyarakat. Dengan belum adanya penjelasan mengenai pihak yang membongkar tangga dan status asetnya, keberadaan JPO tanpa tangga di samping Gedung DPR/MPR masih menjadi persoalan yang menunggu kejelasan dari pihak berwenang. (Zat)
