Jakarta Bidik 55 Persen Pengguna Transportasi Publik pada 2045
DEKANNEWS, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan penggunaan transportasi publik di Ibu Kota mencapai 55 persen pada 2045. TLarget tersebut menjadi bagian dari agenda Pemprov DKI untuk mengubah pola mobilitas warga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
Pramono menilai Jakarta telah memiliki fondasi layanan transportasi umum yang cukup kuat. Saat ini, jangkauan layanan transportasi publik disebut telah mencapai 93 persen. Namun, tingginya cakupan layanan belum otomatis membuat masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dalam aktivitas sehari-hari.
“Jangkauan layanan transportasi umum telah mencapai 93 persen di Jakarta. Tantangan berikutnya yang lebih mendasar adalah bagaimana kita menjadikan transportasi publik sebagai moda pilihan utama bagi mobilitas harian setiap orang,” kata Pramono saat membuka Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di The Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).
Menurut Pramono, perubahan pola mobilitas masyarakat juga berkaitan erat dengan upaya Jakarta membangun sistem transportasi rendah karbon. Pemprov DKI menargetkan emisi gas rumah kaca turun 30 persen pada 2030 dan mencapai net zero emission pada 2050.
Sektor transportasi menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar dalam pencapaian target tersebut. Pramono menyebut transportasi menyumbang 52 persen emisi langsung Jakarta pada 2024. Karena itu, pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dinilai penting untuk menekan emisi sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan.
“Ketergantungan kita pada kendaraan pribadi harus dibayar dengan kemacetan yang lebih parah, polusi yang meningkat, produktivitas yang lebih rendah, dan pada akhirnya, kualitas hidup yang menurun,” ujarnya.
Untuk mengubah kebiasaan masyarakat, Pemprov DKI menyiapkan pendekatan pull dan push secara bersamaan. Strategi pull dilakujan dengan meningkatkan kualitas dan daya tarik transportasi umum melalui perluasan layanan Transjakarta, Transjabodetabek, MRT, dan LRT.
Selain memperluas jaringan transportasi, Pemprov DKI juga mendorong pembangunan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Developmenmt (TOD). Pengembangan park and ride, peningkatan fasilitas pejalan kaki, jalur sepeda, serta transportasi air turut disiapkan untuk mempermudah masyarakat berpindah dari satu moda ke moda lainnya.
Di sisi lain, strategi push diarahkan untuk membatasi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Kebijakan yang disiapjkan mencakup penerapan ganjil-genap, disinsentif parkir bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, zona rendah emisi, hingga electronic road pricing (ERP).
Melalui kombinasi peningkatan layanan dan pengendalian kendaraan pribadi, Pemprov DKI berharap target 55 persen penggunaan transportasi publik pada 2045 dapat tercapai. Target tersebut tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan sistem transportasi, tetapi juga bagian dari transformasi Jakarta menuju kota dengan mobilitas yang lebih efisien, rendah emisi, dan berkelanjutan. (Zat)
