Yusril Pastikan Putusan MA soal Suket Pendidikan Gibran Final
DEKANNEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengubah putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan yang digunakan untuk penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah.
"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril menerangkan, perkara tersebut bermula dari gugatan kasasi yang diajukan advokat HM Subhan dalam sengketa tata usaha negara (TUN) melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbuf), yang kini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dalam perkara itu, MA mengabulkan gugatan Subhan.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi tersebut sekaligus membatalkan surat keterangan Kemendikbud yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran. MA juga memerintahkan kementerian terkait untuk mencabut surat keterangan tersebut.
Yusril menyebut, putusan MA memiliki konsekuensi hukum yang berlaku sejak surat keterangan itu diterbitkan atau bersifat surut (ex tunc). Dengan demikian, keabsahan surat tersebut dinyatakan gugur sejak Agustus 2019.
"Attinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah," ujarnya.
Terkait proses hukum, Yusril menjelaskan MA memiliki pertimbangan untuk tetap memeriksa dan memutus perkara meskipun gugatan diajukan setelah melewati tenggat waktu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa persoalan penyetaraan pendidikan Gibran tidak hanya berkaitan dengan kepentingan peserta lain dalam pemilihan presiden, tetapi juga menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Yusril juga menjelaskan posisi hukum Gibran dalam perkara tersebut. Menurut dia, Gibran tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan MA karena bukan merupakan pihak terhugat intervensi. Pihak yang menjadi tergugat dalam perkara itu adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud.
Ia memperkurakan Kemendikdasmen tidak akan mengajukan peninjauan kembali (PK) dan akan segera menjalankan perintah MA setelah menerima salinan resmi putusan. Yusril menilai pelaksanaan putusan tersebut menjadi tahapan penting dalam penyelesaian persoalan administrasi pendidikan Gibran.
"Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinam putusan resmi dari Mahkamah Agung," tutur pakar hukum tata negara UI tersebut.
Lebih lanjut, Yusril menilai pelaksanaan putusan MA dapat memengaruhi perkara lain yang masih berjalan di Penagdilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab, apabila Kemendikdasmen telah mencabut surat keterangan tersebut, objek gugatan dalam perkara PTUN yang sedang berlangsung tidak lagi ada. Dalam perkara itu, Gibran tercatat sebagai pihak tergugat intervensi.
Yusril menegaskan, tindak lanjut atas putusan MK dan MA selanjutnya diserahkan kepada Gibran. Ia juga menyebut putusan MK menyiratkan bahwa Gibran tidak lulus SMA di luar negeri. (Zat)
