Baru Sebatas Niat Mundur: HMP DPR RI Terkait Wacana Pemakzulan Gibran Perlu Tetap Berjalan
Konstelasi perpolitikan nasional bergerak cepat dan diwarnai berbagai kejutan. Kemarin, 9 November 2026, muncul kabar mengenai tiga petinggi sekaligus kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berada di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka dikabarkan mundur dari kepengurusan partai dan lebih memilih untuk fokus membantu Presiden Prabowo.
Oleh : Sugiyanto
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara ( HASRAT)
Belum sempat saya membuat artikel mengenai dinamika kader PSI tersebut, hari ini, 10 November 2026, dalam rapat perdana DPR RI setelah masa reses, DPR langsung membuat gebrakan dengan mengangkat persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kemudian mengarah pada wacana pemakzulan.
Tidak lama setelah itu, muncul kejutan baru dari Istana. Beredar pemberitaan bahwa Wakil Presiden Gibran telah bertemu dengan Presiden Prabowo selama kurang lebih 2,5 jam dan menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Menurut keterangan Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut memohon agar diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Jadi, sampai di sini perlu ditegaskan bahwa Wapres Gibran belum resmi mundur. Sejauh informasi yang disampaikan, baru sebatas menyatakan niat atau keinginan untuk mengundurkan diri.
Artinya, sampai saat ini Gibran Rakabuming Raka masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pernyataan mengenai keinginan untuk mundur tidak serta-merta mengakhiri masa jabatan seseorang. Pengunduran diri pejabat negara harus memiliki kejelasan dan mengikuti mekanisme ketatanegaraan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk menulis artikel ini, meskipun saya sudah mengetahui bahwa Wapres Gibran belum resmi mengundurkan diri, saya tetap merasa perlu memastikan kembali informasi tersebut. Karena itu, pada pukul 19.30 WIB, 10 November 2026, saya mengajukan pertanyaan kepada “Mbak Google”: “Apakah Wapres Gibran telah resmi mundur?”
Jawaban dari Mbak Google adalah: “Belum, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum resmi mundur dari jabatannya.”
Lalu, apa sebenarnya arti niat ingin mundur?
Menurut saya, ada beberapa hal yang perlu dipahami ketika seseorang menyampaikan niat atau keinginan untuk melakukan sesuatu.
Pertama, niat yang belum dapat diwujudkan karena keterbatasan atau keadaan tertentu. Seseorang sudah berniat melakukan sesuatu, tetapi karena keterbatasan kemampuan, keadaan, atau hambatan di luar kendalinya, niat tersebut belum dapat diwujudkan. Hal ini tidak serta-merta berarti orang tersebut tidak konsisten.
Kedua, niat yang berubah karena pertimbangan. Seseorang awalnya berniat melakukan sesuatu, tetapi setelah mempertimbangkan dampak, risiko, aturan, dan kepentingan yang lebih besar, akhirnya memutuskan untuk tidak melaksanakannya. Perubahan keputusan seperti ini bisa menjadi sikap yang bijaksana.
Ketiga, niat yang tidak pernah diwujudkan tanpa alasan yang jelas. Seseorang terus menyampaikan niat atau janji, tetapi tidak pernah berusaha mewujudkannya. Jika terjadi berulang kali, hal tersebut dapat menimbulkan pertanyaan tentang kesungguhan, komitmen, dan integritasnya.
Menurut saya, ada empat hal penting yang perlu dibedakan, yaitu niat, komitmen, tindakan, dan integritas.
Niat adalah apa yang ada di dalam hati. Komitmen adalah kesungguhan untuk mewujudkan niat. Tindakan adalah bukti pelaksanaan niat. Sementara itu, integritas adalah kesesuaian antara perkataan, niat, dan perbuatan.
Dengan demikian, seseorang boleh saja mengubah atau membatalkan niatnya apabila ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, jangan menjadikan niat sekadar ucapan atau janji tanpa kesungguhan untuk melaksanakannya.
Sebab, niat menunjukkan apa yang ingin kita lakukan, sedangkan tindakan menunjukkan apa yang benar-benar kita pertanggungjawabkan.
Lantas, apakah Wapres Gibran akan benar-benar melaksanakan niatnya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden?
Jawabannya ada di tangan Gibran sendiri. Bisa saja ia segera merealisasikan niatnya untuk mundur. Namun, bisa juga dalam kondisi dan pertimbangan tertentu, ia justru mengubah keputusan dan tidak jadi mundur.
Oleh karena itu, menurut saya, wacana pemakzulan Wapres Gibran di DPR RI sebaiknya tetap berjalan sesuai mekanisme konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai proses pengawasan dan pembahasan persoalan tersebut terhenti hanya karena muncul pemberitaan mengenai keinginan atau niat Wapres Gibran untuk mundur.
Dalam konteks ini, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan oleh hampir seluruh fraksi partai politik di DPR RI untuk menindaklanjuti wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Puan mengaku telah menerima usulan HMP tersebut dan menyatakan akan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa sidang DPR RI pada Selasa, 10 November 2026.
Menurut saya, langkah DPR RI untuk menindaklanjuti usulan tersebut perlu dihormati dan dikawal. Sebab, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR yang memiliki mekanisme dan persyaratan tersendiri. Penggunaannya harus tetap berlandaskan pada UUD 1945, peraturan perundang-undangan, serta bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Yang terpenting, publik perlu membedakan secara tegas antara niat, pernyataan, keputusan, dan tindakan nyata. Sebab, dalam kehidupan bernegara, terlebih bagi seorang pejabat tinggi negara, setiap pernyataan maupun keputusan harus memiliki kejelasan, kepastian, dan konsekuensi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai baru sebatas niat mundur, kemudian proses konstitusional di DPR RI justru berhenti. Negara harus berjalan berdasarkan konstitusi, hukum, fakta, dan mekanisme yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan pernyataan atau keinginan seseorang.
