APBD DKI 2027 Naik Jadi Rp86,3 Triliun, DPRD Tekankan Efektivitas Belanja
DEKANNEWS, JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 dengan nilai mencapai Rp86,3 triliun. Kesepakatan ini menjadi landasan untuk mendorong pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Ibu Kota.
Nilai anggaran tersebut tercatat sebesar Rp86.317.532.810.581 atau meningkat sekitar 4,9 persen dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp82,3 triliun. Kenaikan ini diharapkan dapat memperkuat pembiayaan berbagai program prioritas pemerintah daerah.
Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Banggar, Suhud Alynudin, mengatakan menjelaskan, kesepakatan anggaran telah mempertimbangkan kebutuhan utama dalam pelaksanaan program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Suhud juga menyebutkan, salah satu perhatian utama dalam penyusunan APBD 2027 adalah pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending.
Dia menegaskan, alokasi anggaran tetap harus mengutamakan sektor pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial sebagai kebutuhan mendasar warga.
"Kami berkomitmen anggaran ini tetap berfokus pada mandatory spending, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantalan sosial," ujar Suhud, Kamis (19/11/2026), dikutip dari laman Pemprov Jakarta.
Selain memastikan alokasi belanja sesuai prioritas, Suhud juga menyoroti pentingnya penguatan pendapatan daerah. Menurutnya, pemerintah provinsi perlu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan agar kemampuan pembiayaan pembangunan dapat terjaga.
Dia juga mengingatkan besarnya anggaran harus diikuti dengan kebijakan belanja yang tepat sasaran. Menurutnya, peningkatan kapasitas fiskal daerah perlu dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Suhud mengingatkan jajaran eksekutif agar tidak hanya berfokus pada penetapan besaran anggaran, tetapi juga memperhatikan efektivitas pelaksanaannya. Penyerapan anggaran harus berjalan optimal sehingga program yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan.
Ia menilai sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi faktor penting dalam memastikan setiap alokasi anggaran memberikan hasil nyata. Kerja sama kedua pihak diperlukan agar APBD tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan, melainkan instrumen pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan disepakatinya APBD 2027 sebesar Rp86,3 triliun, Suhud berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Ia menegaskan, peningkatan anggaran harus dibarengi kinerja eksekutif yang baik, baik dalam mengoptimalkan pendapatan daerah maupun merealisasikan belanja, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan warga Jakarta. (Zat)
