Israel Tutup Konsulat Inggris di Yerusalem Timur, Hubungan dengan Barat Memanas
DEKANNEWS - Hubungan Israel dengan sejumlah negara Barat semakin menegang setelah Inggris, Prancis, dan Kanada berencana melarang impor barang yang berasal dari permukiman Israel di Tepi Barat. Sebagai respons, Israel mengambil sejumlah langkah diplomatik terhadap Inggris, termasuk menutup konsulatnya di Yerusalem Timur.
Israel mengumumkan keputusan tersebut pada Selasa (8/9/2026). Konsulat Inggris di Yerusalem Timur selama ini menjadi kamtor diplomatik Inggris yang menangani hubungan dengan Palestina.
Selain mnenutup konsulat, Israel juga tidak lagi mengizinkan Inggris berpartisipasi dalam misi koordinasi untuk Gaza yang dipimpin Amerika Serikat (AS). Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar juga mengatakan sejumlah pejabat Inggris, termasulk mantan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn, serta sejumlah warga negara laimn akan dilarang memasuki Israel.
Saar mengecam sikjap Inggris yang dinilainya telah mencampuri urusan dalam negeri Israel. Ia juga menolak pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband yang menyebut Israel melakukan pembersihan etnis terhadap warga Palestina dan menyebut tuduhan tersebut sebagai kebohongan.
Keputusan pembalasan itu, menurut Saar, telah dikoordinasikan dengan Perdana Mnenteri Israel Benjamin Netanyahu. Presiden Israel Isaac Herzog juga menuduh Inggris mencampuri proses politik Israel menjelang pemilu yang dijadwalksan berlangsung pada akhir Oktober.
Rencana pembatasan impor dari permukiman Israel menjadi bagian terbaru dari tekanan internasional terhadap kebijakan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan semakin renggangnya hubungan Israel dengan sejumlah negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu tradisionalntya.
Selain Inggris, Prancis, dan Kanada, menteri luar negeri dari 10 negara lain, termasuk Denmark, Norwegia, Polandia, Spanyol, dan Swedia, ikut menandatangani pernyataan yang menegaskan dukungan terhadap solusi dua negata.
Negara-negara tersebut mendorong terwujudnya Israel dan Palestina sebagai dua negara yang dapat hidup berdampingan secara damai melalui proses perundingan. Mereka menyatakan kekhawatiran terhadap perluasan permukiman Israel serta meningkatnya kekerasan di Tepui Barat.
“Bersama-sama, kami bertekad: solusi dua negara harus dilindungi dan kami akan mengambil tindakan demi terwujudnya perdamaian yang adil dan langgeng,” demikian pernyataan bersama mereka.
Miliband mengatakan Inggris tidak dapat terus hanya mengecam ketidakadilan ddan penderitaan tanpa mengambil langkah nyata. Menurutnya, perluasan permukiman Israel perlu ditentang karena berpotensi menghambat terbentuknya negara Palestina.
Menteri Luiar Negeri Kanada Anita Anand juga menegaskan posisi negaranya terhadap solusi dua negara. Ia menyebut permukiman ilegal di Tepi Barat sebagai salah satu hambatan besar dalam upaya mencapai perdamaian janhka panjang, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan keamanan Israel.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Palestina, serta sebagian besar negara di dunia menganggap permukiman Israel di Tepi Barat ilegal berdasarkan hukum internasional. Israel sendiri menolak pandangan tersebut.
Ketegangan terkait permukiman semakin menjadi perhatian setelah laporan Reuters pada Selasa menemukan bahwa pemerintah Israel membiayai sejumlah pemukim garis keras di Tepi Barat. Para pemukim tersebut disebut menggunakan pos-pos pertanian ilegal untuk mendorong warga Palestina keluar dari wilayah mereka. (Zat)
